21 Desember 2016 | 12:51:00 WIB
Perajin Anyaman Bambu Asal Bandung Tembus Pasar Eropa
BANDUNG,  Masih ingat dengan yang namanya boboko ( tempat menyimpan nasi)  dan hihid (k..
20 September 2016 | 10:49:00 WIB
Bagus Rangin akan Menjelma di Nyimas Rarasantang Cirebon
BANDUNG.-Tjaroeban Teater akan menggelar pementasan teater yang berjudul Bagus Rangin pada 23-25 September 2016di Gedung..
21 Oktober 2015 | 09:17:00 WIB
Melly Goeslow, Cakra Khan dkk akan Goncang Lapang Gasibu, Jumat 23 Oktober 2015
BANDUNG.- Cakra Khan, Tata Janeta, Hedi Yunus, Armand Maulana, Melly Goeslow, Dewi Gita, dan Nassar akan tampil memeriah..
17 Juni 2015 | 12:16:00 WIB
Loper Koran itu Ternyata Personil Scudetto Pelantun Lagu-lagu Koes Plus
GRUP musik yang digawangi Agus (Keyboard + Vokal), Legimin (Gitar + Vokal), Emos (Bass + Vokal), dan Nandar (Drum) telah..
01 Agustus 2018 | 12:03:00 WIB
Dewan Pers : Dari 47.000 Media di Indonesia Hanya 7 Persen yang Profesional

BANDUNG, -Saat ini ada sekitar 47.000 media yang ada di Indonesia, namun yang tercatat di Dewan Pers hanya 2.200 media yang memenuhu syarat sebagai perusahaan pers  atau sekitar 7 persen saja yang dapat disebut sebagai perusahaan pers yang professional. Demikian menurut Ketua Dewan Pers Yosep dalam siaran persnya tertanggal  26 juli 2018 yang  disebar ke berbagai lembaga Negara dan instansi, termasuk perusahaan/BUMN dan BUMN. Namun rilis tidak menyebutkan dari 7 persen pers yang dinilainya professional itu masuk kategori pers sehat.

Kondisi ini menurut Yosep karena di Indonesia banyak orang mendirikan memdia bukan untuk tujuan jurnalisme, yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan berita, tetapi media didirikan untuk mempermudah “pemerasan” terhadap orang, pejabat pemerintah daerah maupun perusahaan.

Disebutkan Yosep sejak Dewan Pers mencanangkan program verifikasi perusahaan pers pada puncak peringatan HPN 2017 di Ambon dan kembali menegaskan tentang perlunya Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai upaya memerangi hoax dan praktek pers abal abal, banyak orang yang mengaku sebagai wartawan atauun mengatasnamakan media dan organisasi wartawan, melancarkan aksi demontransi. Kelompok ini menolak verifikasi perusahaan pers dan UKW. “Tuntutan itu disertai tuntutan pembubaraan Dewan Pers,” katanya.

Untuk melindungi wartawan dalam menjalankan tugasnya, pada peringatan Hari OPers Nasional (HPN) 9 Februari 2017 di Ambom, ditandatangani revisi nota kesepahaman dengan Polri.  Dalam nota kesepahaman,  dasarnya pidana bisa dikenakan bila memang ada niat buruk dalam pemberitaan olehpers ataupun pemberitaan yang dibuat dengan tidak  mematuhi KEJ.

Disebutkan, sejak ddigelarnya UKW tahun 2011, sudah ada 12.000 wartawan yang dinyatakan lulus dalam UKW yang dilakukan oleh  27 lembaga uji dengan harapan menihilkan praktek jurnalisme abal abal. “Konsituen Dewan Pers adalah SPS, PRSSNI, ATVSI, Asosiasi Televisi Local Indonesia (ATVLI) PWI, AJI dan IJTI.,” kata Yoseph.  Ia menambahkan terhadap orang orang yang mengaku wartawan tapi bertindak tidak profesional dan tidak memahami KEJ melakukan perbuatan pidanna, itu bukanlah kewenangan dewan pers untuk menanganinya. Dewan Pers, ssambungnya,  hanya melindungi praktek pers yang professional dalam rangkan menjaga integritas wartawan indonesia dan meningkatkan mutu kehidupan pers nasional. (Ua)***

 

KOMENTAR ANDA
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
22 Desember 2016 | 08:36:00
30 Stand Bazzar Ramaikan Salimah Expo 2016 Di Mesjid Pusdai
BANDUNG,  Sebanyak 30 stand bazzar ramaikan pergelaran Salimah Expo 2016 di Mesjid Pusdai Bandun, 21-23 Desember 2016. Acara yang digelar selama 3 hari tersebut diisi dengan berbagai acara menarik seperti seminar, talkshow, worksh...
16 Maret 2019 | 01:58:00
Politikus yang Berurusan dengan KPK Mencapai 344 Orang
BANDUNG.- Jumlah pelaku korupsi yang menduduki  jabatan politik yang sudah ditangani KPK sampai saat ini mencapai 344 orang. Mereka terdiri dari 70 anggota  DPR, 195 anggota DPRD, 108 kepala daerah, dan satu or...
mobile bandungupdate.com
facebook bandungupdate.com twitter bandungupdate.com rss bandungupdate.com